Inilah Pendekatan Logika Kami Untuk Tidak Mencoblos



Pemilu tidak dipungkiri merupakan instrumen demokratis milik para penganutnya untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan mereka, meski bisa jadi alat yang dipakai tersebut belum tentu menjadi satu-satunya cara dan belum tentu menjadi jalan yang paling penting.

Hingga saat ini, saat kaum muslimin jatuh berkali-kali dengan takwil yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ternyata jurus serupa masih juga dipakai. Hanya saja memang ada pergeseran siapa saja yang menjadi tukang promosi mencoblos.

Jika dulu pejuang A anti mencoblos, kini giliran pejuang B yang dulunya anggota dewan malah anti dengan politik. Yang mengherankan, pejuang A malah getol mempromosikan dirinya untuk dicoblos.

Faktanya, jika dianggap sebagai perjuangan yang tulus, dasar takwil semua aktivis yang masih mengaku muslim untuk masuk ke dalam sistem selalu dengan alasan mengambil madharat yang lebih kecil. Namun juga sebuah fakta bahwa selama hampir 70 tahun sejak proklamasi NKRI, takwil tersebut tak pernah menghasilkan buah yang menggembirakan.

Bahkan yang ada hanya kehinaan-kehinaan baru yang diterima kaum muslimin, saat ideologi pragmatis dalam menghadapi demokrasi itu dipaksakan.

Kini saatnya menyegarkan kembali pemikiran muslimin, dengan logika yang tidak terlalu rumit, untuk sedikit mengurai benang kusut. Bahwasanya berpartisipasi dalam instrumen demokrasi sejenis dalam bentuk yang paling kecil sekalipun, adalah tidak memiliki manfaat. Bahkan menghindarinya adalah sebuah manfaat yang besar.

Berikut alasan logis mengapa kita semua sebagai umat Islam yang sudah dikaruniakan kesadaran lebih dalam iqomatuddin untuk tidak mencoblos. 

1. Pemilu adalah bagian dari strategi ideolog demokratis internasional untuk mempertahankan hegemoninya. 

Pemilu merupakan sandiwara yang dipakai oleh ideolog-ideolog Demokrasi untuk mempertahankan hegemoni mereka. Hegemoni itu bisa saja berupa hegemoni ideologis, yakni bertahannya bentuk demokrasi yang plural itu sendiri, atau bisa saja demokrasi merupakan sebuah alasan pragmatis untuk mempertahankan kepentingan yang sebenarnya tidak idealis.

Saat perang fisik menghabiskan tenaga, baik secara psikis maupun fisik itu sendiri, maka pemegang hegemoni demokrasi, seperti Amerika, akan menawarkan jalan pragmatis bagi lawan-lawan mereka.

Dan dalam kasus penjajahan model baru yang dilakukan Amerika, termasuk di negara berpenduduk muslimin seperti Afghanistan dan Indonesia, maka pemenang sebenarnya dari pemilu telah diskenariokan jauh-jauh hari sebelumnya di CIA dan Pentagon.

Pemungutan suara hanyalah kedok untuk memperoleh hasil legitimasi yang dipandang memuaskan semua, atau paling tidak mayoritas kalangan. Terutama saat demokrasi di zaman kejayaan liberal saat ini, menawarkan banyak kenikmatan duniawi bagi penduduk dunia.

Hal ini dilukiskan oleh penjelasan Imarah Islam Afghanistan tentang kebijakan mereka menghancurkan dan mengirhab pemilu setempat.

“Setiap orang juga harus menyadari bahwa pemungutan suara tidak akan menghasilkan apapun, sebab pemilihan yang sebenarnya telah terjadi di kantor CIA dan Pentagon, dan bahwa kandidat favorit mereka telah dimenangkan di sana,” demikian seperti diterangkan dalam rilisan pers mereka.

Kemunduran psikis dan fisik dari pasukan kekafiran dalam berbagai peperangan fisik termasuk perang salib, sudah buka merupakan rahasia lagi. Hingga akhirnya mereka meluncurkan proyek-proyek bernada perang pemikiran/ghazwul fikri, untuk menina bobokan ummat Islam ke dalam perang yang tidak esensial.

Hal ini sangat dipahami oleh mujahidin IIA. “Setiap orang menyadari bahwa Amerika dan sekutu-sekutunya melarikan diri setelah gagal menduduki Afghanistan melalui invasi langsung karena pengorbanan kelompok Mujahid dan bantuan dari Allah SWT, karena itu mereka sekarang mencoba untuk memperpanjangnya melalui metode yang tidak langsung,” terang mereka kepada publik.

Setiap aktivis Islam yang mengaku melek politik harusnya menyadari bahwa Indonesia dan Afghanistan sebenarnya dalam posisi yang sama, yakni berada dalam naungan proksi-proksi Amerika. Hanya saja Taliban lebih dalam posisi yang jelas, karena karunia medan perang tamkin yang Allah berikan pada mereka.

“Saudaraku… Anda jangan sekali-kali memandang remeh persoalan ini. Kolonialisme baru benar-benar sedang berjalan di Indonesia. Bahkan ia sudah berjalan lama. Reformasi 1998 adalah pintu masuk kaum penjajah untuk semakin mengobrak-abrik kehidupan bangsa kita. Media TV, sepakbola, rokok, internet, musik, komedi, film, “ jelas seorang penulis buku yang merupakan mantan aktivis Jamaah Tarbiyah, Ustadz Abisyakir, dalam tulisannya.

Maka dengan realitas yang tak jauh berbeda dengan Afghanistan, seharusnya pengamalan para aktivis Islam di Indonesia bukannya berkubang mengikuti permainan penjajah. Bahkan yang paling utama dilakukan, jika memang memiliki nyali lebih, adalah menggunakan tangan untuk mencegah terjadinya permainan sandiwara ini. 

2. Parlemen Indonesia merupakan institusi yang berkualitas rendah. 

Jika Taliban mewanti-wanti bahwa proksi-proksi Amerika telah dikreasikan jauh-jauh hari sebelum pencoblosan di CIA dan Pentagon, maka pembahasan tentang pembuat undang-undang tak perlu berpikir jauh-jauh.

Memasuki institusi parlemen di Indonesia sebenarnya merupakan perbuatan memasuki komunitas para kriminal dan bekerja bersama dengan perampok uang rakyat. Entah dengan niat baik atau buruk, mencalonkan diri sebagai anggota dewan secara formalitas sama saja menyiapkan diri sebagai kader kerusakan.

Buruknya kualitas parlemen Indonesia dikisahkan lewat penelitian lembaga-lembaga pengamat. Saat Indonesia rakyatnya miskin dan galau karena perut lapar, maka ketika menilai dari segi perbandingan penghasilan mereka dengan penghasilan rakyat, DPR RI merupakan parlemen terkaya di atas Amerika.

Data yang dilansir oleh Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Dana Moneter Internasional (IMF), bahwa gaji anggota DPR RI berada di peringkat keempat terbesar di dunia – bahkan mengalahkan Amerika – setelah Nigeria (116 kali lipat pendapatan per kapita penduduknya ), Kenya (76 kali lipat) dan Ghana (30 kali lipat).

Lihat bagaimana kualitas DPR Indonesia yang tidak berbeda dengan negara-negara Afrika yang sering dipandang remeh. Belum kejahatan-kejahatan lain yang secara legal dilakukan oleh mereka, tentu saja karena mereka pengesah peraturan itu sendiri.

Ya gaji besar tapi kerja tidak becus. Maunya jalan-jalan dengan alasan studi banding. Lebih memalukan lagi, para politisi Senayan juga tidak sedikit terlibat kasus korupsi dan harus mendekam di penjara karena terbukti korupsi atau menerima suap,” sebut Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan berdasarkan riset tipologi yang dilakukan lembaganya terhadap anggota legislatif, ditemukan bahwa periode 2009-2014 paling banyak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. sebesar 42,71 persen.

Dari hasil analisis itu ditemukan juga bahwa anggota dewan paling banyak, 69,7 persen terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan ketua komisi yang terindiksi melakukan tipikor sebanyak 10,4 persen. Dan kebejatan-kebejatan lain yang rakyat sendiri sudah muak sebelum cerita itu mengalir.

Maka mencalonkan diri atau orang lain yang dipandang sebagai alim tersayang sebagai anggota dewan, sama saja mencampakkan mereka ke dalam kehinaan. Jika keberadaan alim-alim ini bermanfaat, maka keberadaan sosok-sosok bergelar LC, yang telah makan bangku halaqoh bertahun-tahun seharusnya bisa mencegah keburukan-keburukan macam di atas untuk semakin membusuk dan membusuk. 

3. Tidak memasuki demokrasi adalah salah satu cara menghancurkan demokrasi 

Mungkin ini adalah salah satu alasan yang akan terdengar non-mainstream bagi sejumah islamis. Namun kehancuran demokrasi sebagai akibat dari tidak pluralnya elemen-elemen pemerintahan adalah hasil analisa yang dipaparkan Ikrar Nusa Bakti, pakar politik dari LIPI.

“Lembaga survei Pol-Tracking antara lain menyatakan 4 parpol Islam tergusur dari DPR, yaitu PKS, PPP, PAN, PKB. Ini sungguh meresahkan, malapetaka demokrasi kita karena Islam tidak terepresentasikan dalam politik formal,” kata pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti, dalam diskusi di MPR, Senin (24/03/2014).

Tentu saja pluralisme,  bhinneka tunggal ika, merupakan kultur yang dibangun untuk mencitrakan diri sebagai sistem organisasi yang demokratis. Jika Islam tidak lagi terwakilkan, maka ada yang kurang greget dari sistem tersebut. Maka tugas umat Islam justru adalah menggembosi sistem yang seharusnya jamak warna ini.

“Ini akan jadi malapetaka politik di Indonesia, karena partai akan kesulitan dalam menentukan koalisi jika partai Islam tidak ada, realistis saja satu hal yang harus kita pikirkan bersama jangan sampai empat partai Islam ini menghilang,” lanjutnya.

Di atas merupakan beberapa pendekatan logika yang anti-mainstream. Namun kesadaran tidak berdemokrasi hendaknya dibangun dari pendekatan ilmiah syar’i, bukan logika semata.

Tidak mencoblos, demikianlah inti pesan yang disampaikan Ustadz Abu Bakar Baasyir, pria tua yang telah banyak memakan asam garam dalam iklim politik di Indonesia. Dari zaman Natsir hingga zaman Hamzah Haz telah dirasakannya. Maka tausiyah siyasi dari beliau sangat layak didengarkan.

“Umat perlu tau, mengikuti Pemilu itu sama saja dengan memilih Tuhan baru,” jelas ustadz Ba’asyir dihadapan puluhan aktivis Islam yang membezuknya di LP Super Maximum Security (SMS) Pasir Putih Nusakambangan Cilacap Jateng, Selasa (1/4/2014), seperti dikutip dari Kompas Islam.

Ulama yang terkenal tegas dalam menyampaikan dakwah tauhid inipun kemudian menyitir beberapa ayat Al Qur’an tentang keharaman manusia dalam membuat dan menetapkan hukum yang sebetulnya hal itu merupakan hak khusus Allah SWT, diantaranya;

  أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“… Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam”. (QS. Al A’raaf 7 : 54)

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

“… Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Yususf 12 : 40)

Demikian pula, Imarah Islam Afghanistan menyitir firman Allah yang melarang pencoblosan bagi kaum muslimin, sebagai bentuk kecondongan terhadap kezaliman.

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ
 
 “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (Hud: 113)

Kaab As-Sidani
Editor in Chief
Shoutussalam Islamic Media
05/06/1435

(sumber:shoutussalam.com)



Top