Oleh: Abu Usamah Jundurrahman

Membicarakan kebusukan dan kesesatan ajaran kekafiran semisal demokrasi seakan tidak akan habis untuk diurai segala macam keburukannya. Sebab memang tidak ada kebaikan sama sekali dalam ajaran kekafiran, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Bukan hanya Islam yang menilai bahwa demokrasi adalah sistem yang buruk lagi busuk tapi juga setiap mereka yang bisa menelaah dengan pikiran jernih dan obyektif akan berkesimpulan sama. Sebagai contoh adalah Roosevelt presiden amerika yang berjasa dalam menghapus perbudakan di Amerika pernah mengatakan, “pada akhirnya demokrasi akan membunuh dirinya sendiri”.

Hal ini bisa diartikan bahwa suatu masyarakat atau negara yang memberlakukan sistem demokrasi lambat laun sedang menuju proses kehancuran atau bunuh diri. Dan Roosevelt benar dalam hal ini, sebab faktanya amerika adalah salah satu negara yang sedang menuju proses bunuh diri.

Prof. Dr Ikhlasul Amal guru besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam sebuah wawancara dengan majalah sabili pada tahun 1999 pernah mengatakan, “demokrasi adalah sistem terburuk di dunia”. Maka itu artinya suatu masyarakat atau negara yang berlandaskan demokrasi hanya akan melahirkan keburukan dan keburukan.

Baik Roosevelt maupun Prof. Dr Ikhlasul amal berkesimpulan seperti itu bukan menilai dari sudut pandang islam tapi dari kacamata ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Namun kesimpulan mereka dalam hal ini tidak bertentangan dengan pandangan islam.

Menilai hakikat keburukan dan kesesatan demokrasi dengan kaca mata islam akan menghasilkan uraian yang cukup panjang. Maka cukuplah kali ini kita meninjau dari sisi sejarah kelahiran dan asalnya. Demokrasi yang berasal dari bahasa yunani dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan atau kekuasaan rakyat.

Ajaran Demokrasi pertama lahir di Athena Yunani ratusan tahun sebelum masehi. Itu artinya demokrasi lahir sebelum diutusnya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam membawa ajaran islam. Dan demokrasi lahir bersumber dari akal manusia dan bukan wahyu Allah. Dan sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwa jika ada agama langit yang lahir sebelum diutusnya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam maka keabsahan agama tersebut berakhir dalam arti bahwa agama tersebut dihapus ketika diutusnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam.

Kemudian jika ada kaum  yang menganut agama yaang lahir  sebelum diutusnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam maka ia harus mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam. Dan jika dia enggan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam maka ia termasuk orang yang kafir.

Maka orang yang mengikuti ajaran demokrasi setelah diutusnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam ia lebih buruk dari penganut yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa ‘alahissalam dan Nasrani yang mengaku mengikuti ajaran Nabi Isa ‘alaihissalam.

Pada awalnya Demokrasi sempat mengalami kematian selama berabad-abad dan kembali dihidupkan pertama kali oleh Jean Jacques Rosseau seorang ilmuwan berkewarga negaraan Rusia. Lantas teori demokrasi disempurnakan oleh Montesqieu seorang politikus berdarah yahudi warga negara prancis.

Montesqieu inilah yang menerapkan teori pembagian kekuaasaan dalam konsep yang disebut trias politica. Dimana kekuasaan terbagi dalam tiga elemen yaitu Kekuasaan legislatif yang memiliki hak dan tugas membuat hukum dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif pelaksana undang-undang yaitu presiden dan jajarannya. Kekuasaan Yudikatif yaitu yang memiliki wewenang mengawasi berjalannya undang-undang dan hukum.

Maka ketika dirunut sejarah kelahiran demokrasi dan tokoh-tokoh pemikirnya nampak jelas bahwa demokrasi bukan lahir dari rahim islam, melainkan lahir dari konsep penyembah berhala (Yunani) dan yahudi. Jika demikian adanya maka selamanya demokrasi tidak akan pernah menjadi bagian dari islam dan tidak akan pernah sejalan dengan islam sekalipun burung gagak menjadi beruban.

Demokrasi yang berasal dari ajaran kekafiran maka sampai kapanpun akan tetap menjadi ajaran kekafiran. Ia tidak akan berubah menjadi ajaran islam hanya karena diberi label islam seperti istilah syuro dan yang lainnya. Ia juga tidak akan menjadi islam dengan tambahan kata islam dibelakangnya seperti demokrasi islami.

Kalau demokrasi  diibaratkan seekor babi maka sekalipun ia diberi pakaian dan  didandani layaknya dandanan manusia, diberi aksesories yang mahal dan indah, namun ia tidak akan bisa mengeluarkan dari hakikatnya bahwa babi tetaplah seekor binatang yang hina dan haram.

Dan seandainya babi tersebut disembelih oleh seorang ustadz dengan menghadap kearah kiblat, kemudian dibacakan basmallah ketika menyembelihnya, kemudian dagingnya dimasak dengan bumbu-bumbu yang halal, lantas setelah matang daging tersebut disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim, maka daging tersebut tetaplah haram.

Demikian halnya dengan demokrasi, sekalipun yang berkecimpung di dalamnya adalah para ulama yang mengaku memahami islam, kemudian menghiasi partainya dengan sebutan partai islam atau partai dakwah, lantas menggunakan lambang ka’bah atau kalimat tauhid sekalipun, kemudian menjadikan  penegakkan syariat islam  sebagai tujuan perjuangan partainya, maka hal tersebut tidak bisa merubah hakikat ajaran demokrasi yang kafir lagi busuk.

Ketika Allah mengharamkan daging babi maka semua unsur yang ada dalam babi adalah haram, baik kukunya, kulitnya, bulunya dan lemaknya seluruhnya haram. Demikian juga seluruh produk turunan dari babi seperti lemak dan gelatinnya tetaplah haram meskipun dipergunakan untuk tujuan yang baik.

Maka ketika Allah mengatakan dalam firmanNya, “Dan barangsiapa mencari dien selain islam, maka tidak akan diterima dien tersebut, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”. (QS Ali Imran:85).

Demikian juga halnya segala sesuatu yang bersumber dari demokrasi apakah itu musyawarahnya, kebebasannya, kesetaraannya dan sebagainya seluruhnya tetap tercela dalam pandangan syariat. Demikian juga halnya dengan produk turunan dari demokrasi seperti partai, pemilu, hukum dan undang-undang, pemimpin dan aparaturnya seluruhnya tetap haram semisal lemak dan gelatin babi.

Maka jangan tertipu dengan istilah partai islam, partai bersih ataupun lambang tertentu semisal ka’bah ataupun kalimat tauhid sekalipun. Sebab itu semua tidak bisa merubah hakikat partai sebagai produk turunan dari demokrasi.

Jangan juga tertipu bahwa partai tersebut didirikan oleh para ulama dan dipimpin oleh seorang ustadz lulusan timur tengah. Hal tersebut semisal dengan rumah pelacuran yang didirikan oleh seorang ustadz, dikelola oleh seorang guru ngaji, dikelola dengan konsep bagi hasil, kemudian sebagian hasilnya diinfakkan untuk membiayai fakir miskin dan anak yatim. Maka tetaplah ia rumah pelacuran yang di sisi syariat haram dan hina.

Maka jangan tertipu dengan lambang, semboyan, nama, pendiri, tujuan perjuangan dan pemimpinnya, namun lihat hakikatnya, yaitu ia tetaplah partai yang merupakan produk dari ajaran kekafiran bernama demokrasi. Seperti halnya kita tidak akan tertipu dengan istilah pork, pig, gelatin dan vaksin meningitis, karena semuanya adalah produk turunan dari babi yang haram.

Wallahu musta’an.

(sumber:shoutussalam.com)