…….Demokrasi pantas digugat karena telah gagal menunaikan janjinya. Kesejahteraan yang di janjikan, sama sekali tidak terbukti. Saat ini dunia yang dipimpin oleh negara demokrasi terbesar Amerika Serikat, perlahan tapi pasti terjerumus ke dalam kemiskinan global. Bahkan sang tuan besar, Amerika Serikat, terancam dalam depresi ekonomi yang mengerikan. 

Demokrasi justru telah memberikan legitimasi hukum untuk memiskinkan Dunia Ketiga. Lewat cara yang demokratis muncullah produk-produk hukum yang memuluskan penjajahan dan perampasan kekayaaan alam Dunia Ketiga. Contohnya di Indonesia. Pasca reformasi, dengan cara demokratis lahirlah UU pro liberal seperti UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Alam yang semuanya justru mengokohkan eksploitasi negara-negara imprealist yang berimplikasi langsung pada penderitaan rakyat.

Janji stabilitas demokrasipun tidak terbukti. Dibeberapa negara, demokrasi telah mengantar rezim diktator serperti Hitler di jerman dan Musollini di italia. Demokrasi juga telah menjadi alat ampuh munculnya Pemerintah Boneka pro Barat seperti yang terjadi di Afghanistan dan Irak saat ini. Pemerintah yang diktator ini hanyalah alat imprealist (Barat) dalam upaya mengokohkan penjajahan dan pembunuhan terhadap rakyat.

Di Indonesia sendiri, sorak sorai demokrasi telah menimbulkan pertentangan antar elit dan antar rakyat yang tidak berkesudahan. Pertikaian menjelang maupun pasca Pilkada telah banyak menumpahkan darah dan luka. Tidak hanya itu saja, atas nama Demokrasi Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia. Indonesia Pecah !. Jika tidak di cegah secara dini, kemungkinan kuat Aceh dan Papua akan menyusul. Demokrasi menjadi pintu potensial disintegrasi bangsa. Atas nama demokrasi kemaksiatan pun menjadi subur Prinsip demokrasi yang memutlakkan pengakuan terhadap liberalisme dan HAM telah dijadikan gerbang Kerusakan moral atas nama kebebasan. Dan atas nama HAM para penjahat keji tak bermoral, pezina, homoseksual, pornography dan pornoaksi minta diakui eksistensinya. Serta muncul pula UU yang sarat dengan liberalisme untuk mengokohkan kemaksiatan ini.

Farid Wajdi,
media ummat maret 2009

…….International Herald Tribune (9/2/1998) : “Democracy does not gurantee that you will never have an economic crises” (Demokrasi tidak menjamin bahwa anda akan tidak pernah mengalami krisis ekonomi)

Dan inilah yang terjadi di Indonesia. hampir 60 tahun lebih merdeka dengan praktek demokrasi yang bermacam-macam, Indonesia tak bisa bangkit menjadi bangsa yang mandiri dan besar. Rakyat tetap saja menderita.

Pertanyaannya : kenapa harus membangun negara ini dengan demokrasi ? Toh demokrasi tak menjamin kesejahteraan ? bahkan negara tanpa demokrasi justru memiliki hidup lebih sejahtera. tengok saja negara monarki seperti Brunei, Kuwait, Dubai, dan Arab Saudi. Di negara-negara tsb tidak ada Pemilu dan konsekwensinya tidak ada pajak. Qatar yg indeks demokrasinya ada pada peringkat ke 142, jauh dibawah peringkat Indonesia justru memiliki pendapatan perkapita ketiga tertinggi di dunia. Di sisi lain di negara-negara yang mengklaim diri sebagai barometer demokrasi, pajak yang ditetapkan malah justru mencekik rakyatnya.

Ternyata demokrasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses globalisasi. Demokrasi adalah satu dari lima penopang globalisasi yakni : Liberalisasi Perdagangan, HAM, Lingkungan Hidup, dan Hak kekayaaan intelektual. Globalisasi menurut Thomas Friedman (Tahun 2000) adalah Amerikanisasi. Artinya negara-negara Dunia ketiga digiring untuk mempertahankan hegemoni kapitalisme global pimpinan Amerika Serikat. Maka yang untung tetap saja kaum kapitalis sementara rakyat harus terus meringis.

Demokrasi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Dengan kata lain, demokrasi tidak serta merta melahirkan kemakmuran sekaligus kebahagiaan. Demokrasi dianggap sebagai cara yang paling baik dalam mengakomodir pergantian pemerintahan. Faktanya, asumsi itu ternyata tidak berjalan di Indonesia. Menurut data Bappenas, angka kemiskinan di Indonesia mencapai sekira 39,4 juta jiwa. Sedangkan menurut World Bank, terdapat sekitar 109 juta jiwa penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Jika kesejahteraan salah satunya diukur dengan tingkat kemakmuran, maka demokrasi terbukti tidak mampu membawa rakyat Indonesia ke kemakmuran.